NewsGlobal | BANDA ACEH – BBPOM Aceh mengevaluasi kinerja dan anggaran hingga September 2026. Kegiatan berlangsung di Tropicolo, Banda Aceh, Rabu (7/10/2026). Evaluasi juga memperkuat koordinasi pengawasan obat, makanan, dan pembinaan UMKM.
Kegiatan tersebut meninjau pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. BBPOM Aceh juga mengevaluasi pengendalian risiko dan capaian organisasi.
Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola Anggaran
BBPOM Aceh mencatat sejumlah capaian dalam pengelolaan keuangan. Instansi itu meraih peringkat pertama penilaian laporan keuangan UAPPA-W.
Penghargaan tersebut berlaku untuk kategori satuan kerja kecil. BBPOM Aceh juga memperoleh nilai 100 pada indikator IKPA.
Instansi tersebut turut meraih peringkat kedua implementasi Kartu Kredit Pemerintah. Daya serap anggaran juga telah melampaui target pada triwulan II.
Kepala BBPOM Aceh Riyanto menilai evaluasi tidak sekadar mengejar angka. Ia juga menyoroti kualitas pelaksanaan program dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana program yang sudah kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut benar-benar terlaksana dan mendukung pencapaian kinerja organisasi,” ujar Riyanto.
Riyanto meminta jajaran menjaga ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap aturan. Ia juga mendorong penggunaan anggaran yang mendukung tugas organisasi.
Pengawasan KLB dan Pengendalian Risiko
Evaluasi turut membahas indikator khusus sampel KLB keracunan pangan. BBPOM Aceh menguji tiga sampel dari Bener Meriah.
Tim juga menguji 10 sampel dari Banda Aceh. Hasil pengujian belum menentukan penyebab KLB keracunan pangan tersebut.
BBPOM Aceh kemudian meninjau tindak lanjut manajemen risiko organisasi. Proses itu mencakup kertas kerja, dokumen tindak lanjut, dan daftar risiko.
Tim juga menilai penyebab risiko dan atribut pengendalian. Evaluasi mencakup pihak internal serta pihak eksternal yang terlibat.
BBPOM Aceh menyiapkan sejumlah langkah mitigasi pada Semester II. Instansi tersebut juga merekomendasikan evaluasi terhadap efektivitas setiap langkah.
Perkuat Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
BBPOM Aceh kemudian menggelar konsolidasi bersama sejumlah pemangku kepentingan. Forum tersebut membahas pengawasan obat, makanan, serta pembinaan pelaku usaha.
Peserta berasal dari berbagai lembaga dan unsur masyarakat. Mereka mencakup BSPJI Aceh, BPJPH, BGN, DPMPTSP Banda Aceh, pelaku usaha, BUMG, dan wartawan.
Riyanto menyebut pengawasan obat dan makanan membutuhkan kerja lintas sektor. Menurutnya, satu institusi tidak dapat menangani seluruh persoalan.
Baca Juga: Kasus Dugaan Pengeroyokan SMA Negeri 3 Banda Aceh Naik Penyidikan
“Perizinan dan pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang dapat dilaksanakan oleh satu institusi saja. Kompleksitas permasalahan di lapangan menuntut adanya keterlibatan dan kerja sama lintas sektor,” ujar Riyanto.
Konsolidasi juga membahas registrasi pangan olahan untuk pelaku usaha. Ketua Tim Sertifikasi BBPOM Aceh Muhibuddin menjelaskan sejumlah jalur perizinan.
Produk tertentu dapat memperoleh SPP-IRT. Produk lainnya wajib memiliki NIE BPOM dengan nomor pendaftaran MD atau ML.
Muhibuddin juga menjelaskan tahapan pengurusan izin edar. Proses tersebut mencakup NIB, persyaratan sarana, pengajuan produk, dan pemeriksaan.
BBPOM Aceh menyediakan coaching clinic dan pengujian sesuai persyaratan produk. Pelaku usaha mikro dan kecil juga mendapat pendampingan registrasi tanpa biaya.
Dorong UMKM Penuhi Legalitas dan Mutu
Pendampingan tersebut bertujuan membantu UMKM memenuhi legalitas produk. Program itu juga mendorong pelaku usaha memahami keamanan dan mutu pangan.
Irma, pelaku UMKM Keumamah Cutkak, merasakan manfaat legalitas produk. Ia menyebut izin edar ikut mendorong perkembangan usahanya.
“Alhamdulillah, setelah mendapatkan izin edar, media sosial kami semakin ramai dan omzet per bulan juga sudah meningkat,” ujar Irma.
Pelaku usaha juga menyampaikan tantangan dalam mengembangkan produk lokal Aceh. Tansri dari Rumah Garam Aceh menyoroti pemberdayaan petani garam.
“Kami tidak ingin putus asa. Kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak agar pemberdayaan petani garam bisa berjalan dan produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan serta memiliki daya saing,” kata Tansri.
DPMPTSP Banda Aceh menyatakan komitmen mempermudah pengurusan legalitas usaha. BSPJI Aceh juga mendukung UMKM melalui standardisasi dan sertifikasi.
Dukungan tersebut mencakup bantuan peralatan, bahan pascaproduksi, dan pelatihan. BSPJI juga mendampingi penerapan standardisasi produk tertentu.
BPJPH turut menjelaskan mekanisme sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Sertifikasi tersebut memberi kepastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
Pengawasan Pangan Program MBG
Konsolidasi juga membahas kerja sama BBPOM Aceh dengan BGN. Fokusnya berkaitan dengan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis.
BBPOM Aceh akan mengunjungi sejumlah lokasi pelaksana MBG. Tim juga akan melakukan pengujian pada lokasi yang menjadi sasaran pengawasan.
Langkah tersebut bertujuan memastikan pangan memenuhi aspek keamanan. Pangan yang tersedia juga harus layak dikonsumsi penerima manfaat.
Riyanto menilai keberhasilan organisasi tidak hanya terlihat dari administrasi. Dampak pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi ukuran penting.
“Kita ingin kolaborasi ini memberikan dampak nyata. Pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan pendampingan, produk yang dihasilkan semakin aman dan bermutu, serta masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” ujar Riyanto.
BBPOM Aceh akan melanjutkan penguatan tata kelola dan pengawasan. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi bagian dari agenda perbaikan.
Upaya tersebut mencakup pengawasan obat dan makanan serta pembinaan UMKM. BBPOM Aceh berharap sinergi itu memperkuat perlindungan masyarakat Aceh.





















