Banda Aceh – Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menggelar sidang perdana perkara dugaan kerusuhan yang terjadi pada peringatan Hari Damai Aceh (HDA) tanggal 15 Agustus 2026 sdi mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa berinisial RH, AZ, dan JF, terkait Perkara hari Damai Aceh. Rabu (28/10/2026)
Sidang diawali dengan pembukaan oleh majelis hakim, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana karena dakwaan memuat uraian perbuatan yang dituduhkan kepada para terdakwa dan menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan.
Managing Partner EMZED and Partners Law Firm, Muhammad Zubir, SH, MH, menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang perdana tersebut merupakan bagian dari proses hukum untuk memeriksa perkara berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.
Menurut Zubir, proses persidangan selanjutnya akan mengikuti agenda yang ditetapkan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa status ketiga terdakwa harus tetap ditempatkan dalam kerangka asas praduga tidak bersalah.
Dengan demikian, penentuan mengenai ada atau tidaknya kesalahan serta pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa harus didasarkan pada alat bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan.
“Dakwaan tersebut nantinya menjadi dasar bagi proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan,” kata Zubir.
Ia juga berharap seluruh tahapan peradilan dapat berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga hak-hak para terdakwa tetap terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan.“Semoga para terdakwa mendapatkan keadilan,” tutup Zubir.
Sidang perdana ini menjadi awal dari proses pemeriksaan perkara dugaan kerusuhan dalam rangka peringatan Hari Damai Aceh 2026.
Perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada agenda persidangan serta fakta-fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim.





















