Komnas HAM dan Pemerintah Aceh Bahas Penanganan Bentrokan Pidie

NewsGlobal | BANDA ACEH – Komnas HAM RI bertemu jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Mereka membahas penanganan bentrokan Pidie yang menelan korban jiwa dan luka-luka. Bentrokan warga dan aparat militer itu pecah di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, pada 4 November 2026. Pertemuan tersebut bertujuan mendorong investigasi, kepastian hukum, dan pemulihan hak korban.

Dari pihak Pemerintah Aceh, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Taufik hadir dalam pertemuan itu. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir, juga mendampingi. Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang dan Kepala Badan Kesbangpol Aceh Munawar turut hadir. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ikut mengikuti pembahasan.

Komnas HAM mengirim Ketua Anis Hidayah bersama rombongan. Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati ikut hadir. Anggota Komnas HAM Aceh, yakni Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani, juga mengikuti pertemuan.

Anis Sebut Akar Persoalan Lebih Dalam

Anis menilai bentrokan itu bukan kejadian tunggal. Menurut dia, latar belakang sosial, hukum, dan politik ikut menjadi akar persoalan. Karena itu, ia menekankan keseriusan memperjuangkan keadilan. Negara juga harus bertanggung jawab kepada para korban.

Anis menyebut Pemerintah Aceh perlu mendorong dua hal utama. “Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM RI.

Baca Juga: Drainase Lambaro Skep Tuntas, Daniel Abdul Wahab: Aspirasi Masyarakat Harus Diperjuangkan

Anis juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan korban. Pemerintah Aceh, menurut dia, harus punya posisi jelas karena peristiwa itu telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Keluarga korban kini menunggu penyelesaian melalui jalur hukum. Anis berharap Pemerintah Aceh tidak hanya memantau, tetapi juga mengambil peran aktif mendorong investigasi. “Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” kata Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM RI.

Pemerintah Aceh Berjanji Memantau

Anis menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia berharap Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi agar masyarakat memperoleh haknya. Hak itu mencakup keadilan dan pemulihan bagi korban.

Menanggapi hal itu, Taufik menyatakan masukan Komnas HAM akan menjadi perhatian. Pemerintah akan terus memantau penanganan peristiwa tersebut. Setelah itu, ia akan menyampaikan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah. “Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taufik, Pj Sekda Aceh.